REMBANG, Lingkarjateng.id – Angka stunting di Kabupaten Rembang mengalami penurunan dari 13,9 persen menjadi 11,8 persen berdasarkan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).
Hal tersebut disampaikan dalam Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Audit Kasus Stunting (AKS) di tingkat kabupaten yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Tengah pada Senin, 14 Oktober 2022. Kegiatan tersebut membedah seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pemetaan data keluarga berisiko stunting.
Perwakilan Satgas Stunting Jawa Tengah, I Gusti Ayu Agung Arnita Dewi, menyampaikan bahwa pelaksanaan percepatan penurunan kasus stunting dipastikan muncul dinamika dan permasalahan yang memerlukan penanganan khusus. Sehingga diperlukan audit kasus stunting secara berkala agar mendapat RTL yang tepat dan komprehensif.
“Apabila dalam proses ini ditemukan kasus yang layak untuk diaudit akan dilanjutkan dengan pengisian kertas kerja. Selama pengisian apabila ada data yang tidak lengkap, maka tim pakar dapat berkoordinasi dengan tim teknis untuk pengisian. Apabila diperlukan tim Pakar dapat melakukan visit,” ujarnya.
Dirinya menambahkan, hasil audit dan rekomendasi pakar dapat dilakukan diseminasi dalam forum diseminasi tim Audit Kasus Stunting (AKS) bersama lintas sektor. Setelah itu dilakukan monitoring dan evaluasi terutama terkait tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan serta perencanaan AKS berikutnya.
“Kami berharap ada minimal dua kali diseminasi dalam setahun, tim AKS baik tim Pakar dan Tim Teknis bersama- sama melakukan AKS dan menghasilkan rekomendasi dan ditindaklanjuti, termasuk rekomendasi pada forum AKS kali ini,” tuturnya.
Sementara itu, salah satu tim pakar dr. Fathoni Sp.A mengatakan bahwa forum audit kasus stunting kali ini lebih fokus ke balita. Sedangkan rekomendasi dari tim pakar di antaranya adalah perlunya revitalisasi dan optimalisasi posyandu, pemanfaatan kembali buku KIA, perlu adanya pemeriksaan laboratorium terhadap anak stunting.
“Pengaktifan kembali kelas balita maupun bumil. Edukasi pemberian makan bayi dan anak ke sasaran,” ucapnya.
Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi data verval Keluarga Berisiko Stunting (KRS) Pendataan Keluarga (PK) 21 pada bulan Juli sampai September tahun 2022 oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan jumlah keluarga sasaran 86.365, diperoleh data kategori KRS sebanyak 24.713 (28,95%) dan data kategori tidak KRS sebanyak 60.652 (71,05%).
Lebih lanjut, terdapat berbagai fakta kondisi di semua kecamatan yang disinyalir dapat memicu kasus stunting. Di antaranya terkait akses air bersih, kepemilikan jamban layak, pasangan subur yang memiliki banyak anak sampai data tentang pasangan usia muda.
Sementara itu Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’, mengapresiasi kegiatan itu. Menurutnya langkah yang dilakukan Pemkab dalam penurunan kasus stunting sudah baik.
Kasus stunting di Kabupaten Rembang disebutkan saat ini sudah turun lagi menjadi 11,8 persen dari 13,9 persen. Angka tersebut berasal dari elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).
“Pada saat lokakarya tingkat kecamatan, pada saat ini, kita sudah di 11,8 menurut e-PPBGM. Atau ada 4.480 balita yang stunting di Kabupaten Rembang,” imbuhnya.
Gus Hanies (sapaan Wabup Rembang) mengungkapkan bahwa turunnya kasus stunting dari tahun ke tahun di Rembang itu tidak lepas dari kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Selain itu juga peran serta dan kerja keras tim pendamping keluarga, tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat desa, bidan desa dan kader temokno, laporno, openi (Telponi). (Lingkar Network | R Teguh Wibowo – Koran Lingkar)