REMBANG, Lingkarjateng.id – Dalam upaya menambah tampungan air guna pengairan lahan pertanian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang terus menambah jumlah embung setiap tahunnya. Baik pembangunan embung yang bersumber dari APBD maupun APBN.
Keberadaan embung di Kabupaten Rembang sangat dibutuhkan bagi para petani untuk mengolah lahan mereka. Mengingat lahan pertanian di Kabupaten Rembang rata-rata merupakan tanah tadah hujan.
Keberadaan embung dapat dijadikan wadah untuk menampung air pada waktu air sangat melimpah di musim penghujan dan menyimpan air untuk kemudian disalurkan ke lahan pertanian pada saat musim kemarau.
Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang Khoirul Anam, pada Selasa, 29 November 2022 menyampaikan, Kabupaten Rembang merupakan daerah yang cenderung kering untuk lahan pertaniannya. Oleh sebab itu, ketersediaan air sangat dibutuhkan untuk para petani.
Untuk itu, salah satu upaya Dintanpan Rembang untuk membantu petani dalam mencukupi kebutuhan air untuk mengolah lahan pertanian adalah dengan membangun dan merehabilitasi embung.
“Walaupun ada program-program lain selain embung seperti rehabilitas irigasi tersier untuk pertanian, ada irigasi dengan sumur tanah dangkal,” imbuhnya.
Jumlah embung di Kabupaten Rembang setiap tahunnya terus mengalami penambahan. Berdasarkan data pertanian dan pangan, pada tahun 2015 total ada 53 unit. Tahun 2017 ada 62 unit, tahun 2018 ada 75 unit, tahun 2019 ada 95 unit, tahun 2020 ada 104 unit, dan tahun 2021 ada 114 unit.
Pembangunan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara di tahun 2022 ini, Pemkab Rembang kembali menambah jumlah embung dengan membangun 9 embung dan merehabilitasi 13 embung. Sehingga total ada 22 embung ditambah pembangunan 1 embung dari APBN.
“Jadi prinsipnya setiap tahun itu kegiatan pemeliharaan maupun pembangunan embung baru untuk pertanian itu ada. Untuk tahun depan itu mungkin cuma ada 2 atau 3, tapi untuk tahun ini jumlahnya lumayan,” kata dia.
Dari embung-embung yang sudah terbangun itu, lanjut dia, rata-rata memiliki ukuran kecil hingga sedang dengan kapasitas 200-500 meter kubik. Sementara untuk embung dengan ukuran dan kapasitas besar merupakan kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU TARU).
“Daripada air ini terbuang sia-sia, maka kita bangunkan embung-embung kecil yang bisa digunakan untuk menampung air di mana nantinya bisa membantu petani ketika musim kemarau,” jelasnya.
Dirinya mengungkapkan, syarat untuk pembangunan sebuah embung kelompok tani mengajukan proposal terkait kebutuhan embung di desanya. Kemudian lahan yang akan digunakan untuk pembangunan embung harus terlebih dahulu dihibahkan ke kelompok tani atau dengan kata lain tanah tidak boleh milik pribadi.
“Untuk hibah itu salah satu syaratnya kan tanahnya harus clean and clear. Kalau memang tanah itu masih milik perorangan kita tidak bisa,” ucapnya.
Sementara, terkait umur dari konstruksi embung, kata dia, rata-rata memiliki umur sampai 5 tahun. Namun kerusakan konstruksi bisa saja lebih cepat dari perkiraan. Sebab ada banyak faktor yang mempengaruhi kondisi bangunan embung.
Seperti faktor sedimentasi yang mengakibatkan kapasitas air yang ditampung di embung menjadi berkurang. Sehingga, embung yang diperkirakan bisa dimanfaatkan selama 5 tahun berkurang menjadi 3-4 tahun saja.
“Kadang itu ya mungkin masyarakat yang abai karena tidak dirawat baru umur 3 tahun 4 tahun sedimentasinya sudah tinggi. Dibawah itu sudah lumpur semua, jadi daya tampungnya itu kurang,” ujarnya.
Dirinya berharap, keberadaan embung yang sudah dibangun oleh Pemkab Rembang untuk menunjang kebutuhan air para petani bisa dirawat dengan baik. Kelompok tani memiliki kewajiban merawat embung tersebut agar berumur lebih lama.
“Harapannya untuk teman-teman yang mendapat bantuan embung ini, ya juga dirawat. Termasuk kalau ada kerusakan sedikit-sedikit ya dirawat. Pemanfaatannya kan juga mereka sendiri,” tandasnya. (Lingkar Network | R. Teguh Wibowo – Koran Lingkar)