REMBANG, Lingkarjateng.id – Ada kabar baik tentang temuan perahu kuno di Desa Punjulharjo Kecamatan/Kabupaten Rembang. Perahu kuno peninggalan sejarah itu rencananya masuk dalam penataan Kota Pusaka seperti di Kecamatan Lasem.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar) Kabupaten Rembang, Muttaqin, melalui Sub Koordinator Sejarah, Museum dan Cagar Budaya, Retna Dyah Radityawati, menjelaskan bahwa perahu kuno di Desa Punjulharjo akan ditata sebagai kawasan yang terintegrasi dengan penataan Kota Pusaka pada tahap ketiga.
“Penataan Kota Pusaka di Lasem ‘kan sudah tahap pertama. Setelah selesai tahap pertama ada tahap kedua, nah, nanti ada tahap tiga itu kawasan perahu kuno masuk,” jelasnya belum lama ini.
Retna meenyebutkan bahwa alasan perahu kuno masuk dalam penataan Kota Pusaka karena dinilai penting. Berdasarkan analisis konservasi, perahu kuno tersebut diperkirakan ditemukan pada abad ke-7 Masehi.
Sebelumnya hasil analisis konservasi perahu kuno tersebut ditetapkan sebagai benda cagar budaya, namun setelah pemetaan wilayah saat ini menjadi sebuah situs.
“Jadi mulai tahun 2022 ini perahu kuno di Punjulharjo statusnya sudah tidak benda cagar budaya lagi, tetapi berubah menjadi situs, ” tuturnya.
Setelah ditetapkan sebagai situs akan ada keuntungan terhadap pengembangannya. Di kawasan perahu kuno akan dibagi menjadi beberapa zona yang meliputi zona inti, zona penyangga dan zona pengembangan.
“Kalau sudah situs, pengembangannya bukan hanya di sekitar tempat perahu kuno. Tapi lebih ke pengembangan kawasan, artinya lebih luas lagi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Retna mengungkapkan bahwa situs Perahu Kuno sudah dimasukkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) sebagai kawasan wisata prioritas. Sehingga pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
“Sudah masuk Peraturan Presiden tentang penataan kawasan perahu kuno ini. Jadinya kawasan wisata berkelanjutan,” ucapnya.
Sementara, terkait pengelolaannya nanti akan ada sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Rembang (Pemkab) Rembang dan Pemerintah Pusat. (Lingkar Network | R Teguh Wibowo – Koran Lingkar)