REMBANG, Lingkarjateng.id – Anggaran belanja daerah Kabupaten Rembang per 27 Desember 2023 baru terealisasi sekitar Rp 1,5 triliun atau 78,71 persen dari anggaran perubahan sebesar Rp 2 triliun. Artinya masih ada sisa sekitar Rp 428 miliar.
Hal itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Rembang Mardi saat Rapat Koordinasi Penanggulangan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 di Aula Lantai 4 Gedung Setda Rembang, Kamis, 28 Desember 2023.
Mardi menjelaskan anggaran belanja daerah terbagi menjadi empat. Meliputi belanja operasi dengan realisasi sekitar Rp 1 triliun atau 77,57 persen, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
Kemudian belanja modal dengan realisasi sekitar Rp 226 miliar atau 67,79 persen. Terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya.
Selanjutnya belanja tidak terduga dengan realisasi sekitar Rp 1,1 miliar atau 91,26 persen. Terakhir belanja transfer yang terealisasi sekitar Rp 347 miliar atau 92,25 persen. Terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
“Sehingga secara total belanja daerah terealisasi mencapai 78,71 persen. Ini sampai tanggal 27 kemarin, dan proses-proses pencairan masih berjalan. Dimungkinkan nanti di akhir tahun Insyaallah bisa transaksi secara keseluruhan,” ujarnya.
Sementara untuk pendapatan daerah, lanjut Mardi, terealisasi sekitar Rp 1,7 triliun atau 89,12 persen. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah.
Untuk PAD terealisasi sekitar Rp 260 miliar atau 67 persen. Terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah.
Sedangkan pendapatan transfer terealisasi sekitar Rp 1,4 triliun atau 94,62 persen. Terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Terakhir, pendapatan lain-lain yang sah terealisasi sekitar Rp 99 juta atau 4,76 persen.
Bupati Rembang Abdul Hafidz mengakui jika PAD di tahun ini memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut, ada perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang menyebabkan turunnya PAD tahun ini.
“Jadi yang disampaikan Pak Asisten itu memang fakta dan kita tidak memungkiri karena akibat dari pendapatan kita yang terseok-seok. Contohnya di Dinas Kelautan, bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tetapi memang ada regulasi yang berubah mendadak karena nelayan harus setor PNBP 10 persen akibatnya nelayan tidak melaut selama 3-4 bulan. Karena kalau melaut dia pasti rugi,” jelasnya.
Akibat adanya perubahan regulasi itu, kata dia, PAD di Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Rembang tahun ini hanya terealisasi Rp 8,7 miliar. Padahal target PAD yang harus dicapai sebesar Rp 15,5 miliar.
“Itu baru satu item pendapatan, belum pasar, belum pajak, semua ini drop semua. Namun saya pastikan terbayar semua (transaksi) yang belum terbayar,” tegasnya. (Lingkar Network | R Teguh Wibowo – Lingkarjateng.id)