REMBANG, Lingkarjateng.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang angkat bicara terkait sentilan dari Relawan Pro Mbah Kapid (Abdul Hafidz) atau yang disingkat PROPid yang menganggap anggota dewan sebagai pahlawan kesiangan. Sentilan tersebut muncul ketika DPRD mengkritik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang dalam menyikapi permasalahan defisit APBD 2023.
Relawan PROPid menganggap DPRD baru bersuara lantang setelah ‘pokirnya’ terancam. Atas dasar itulah, DPRD Rembang disebut pahlawan kesiangan oleh Relawan PROPid.
Menanggapi sentilan itu, Sekretaris Fraksi Demokrat-Hanura Dumadiyono menyebut, relawan itu justru baru bangun dari tidur. Mereka dianggap tidak tahu dan tidak mengikuti alurnya DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selama ini.
“Justru dari awal-awal Mei-Juni, DPRD mendesak Bupati lewat TAPD untuk buka-bukaan soal defisit anggaran. Bahkan sampai saat ini sudah rapat sebanyak 17 kali,” ucap Dumadiyono saat dihubungi di Rembang.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Rembang dari Komisi II Gunasih pada Selasa, 29 Agustus 2023 mengatakan jika DPRD baru bersuara ketika pokirnya terancam itu tidak benar.
Untuk membuktikan hal tersebut, Gunasih siap mengajak rapat relawan PROPid dengan Banggar serta TAPD. Dengan maksud agar relawan tersebut mengetahui secara benar persoalan anggaran tersebut.
“Keliru besar (anggapan pahlawan kesiangan, red). Atau begini saja, relawan kita ajak rapat dengan TAPD supaya tahu benar permasalahan,” tegasnya.
Bahkan, lanjut Gunasih, DPRD Rembang khususnya Banggar sebelumnya sudah mengingatkan bahwa angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2022 yang telah dipasang terbilang terlalu tinggi. Hal itu juga telah disampaikan oleh DPRD saat pembahasan RAPBD 2023.
“DPRD sudah mengingatkan bahwa angka Silpa yang dipasang terlalu tinggi. Bahkan Pak Puji (Wakil Ketua Komisi III) dulu menyampaikan ini ibarat merencanakan kegiatan tetapi tidak akan dilaksanakan. Jadi kita bukan pahlawan kesiangan,” tuturnya.
Gunasih mengklaim, setelah keluar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal APBD, Banggar DPRD langsung mengajak rapat TAPD untuk mencari solusi atas situasi dan kondisi APBD 2023. Bukan untuk saling menyalahkan.
“Setelah ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kita Banggar tancap gas untuk mengajak rapat dengan TAPD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencari solusi terbaik. Bahkan sampai hari ini, kita sudah 17 kali rapat. Itu demi Pemkab Rembang,” imbuhnya. (Lingkar Network | R Teguh Wibowo – Lingkarjateng.id)
