Ketua DPRD Kudus Dukung Penghapusan PPDB Sistem Zonasi

Ketua DPRD Kudus Dukung Penghapusan Sistem Zonasi di Sekolah Negeri

KUDUS, Lingkar.news Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini tengah mempertimbangkan penghapusan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan mengaku mendukung keputusan Presiden Jokowi terkait penghapusan sistem zonasi. Dukungan ini diberikan karena menurutnya, tidak semua wilayah memiliki sekolah.

“Memang lebih baik dihapus saja. Satu contoh di Kudus, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kecamatan Undaan tidak ada sama sekali. Ini kan kasihan sebetulnya,” katanya, Jumat, 18 Agustus 2023.

Tak hanya itu, menurut dia, masih banyak ditemui sekolah gratis di Indonesia yang tidak diimbangi dengan infrastruktur memadai.

“Kalau sekolah gratis semuanya, artinya termasuk sekolah swasta pun harus gratis begitu. Kalau sekolah swastanya masih bayar, sekolah negeri gratis, itu tidak ada satu keseimbangan dari segi fasilitas,” tuturnya.

Sehingga ia berharap, fasilitas di sekolah negeri gratis dapat ditingkatkan sehingga seimbang dengan sekolah-sekolah swasta.

 “Jika sekolah gratis, maka semuanya harus terpenuhi. Sehingga tidak ada persoalan di kemudian hari. Kita lihat kondisi di lapangan saat ini, lebih banyak orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta dan bayar, karena fasilitas yang lebih memadai,” terangnya.

Pihaknya mengaku sangat mendukung adanya sekolah gratis, hanya saja ia berharap program sekolah gratis ini harus tepat sasaran untuk masyarakat yang tidak mampu. Sebab, 25 persen APBD di Kabupaten Kudus sudah dialokasikan untuk pendidikan.

Oleh sebab itu, jika memang sekolah negeri ingin mempertahankan sistem zonasi dalam PPDB, maka fasilitas di sekolah harus disiapkan secara matang. Sehingga segala kebutuhan yang dibutuhkan sekolah terpenuhi dan sistem pembelanjaan berjalan maksimal.

“Kalau sekolah mudah, pembelajaran baik, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia baik, saya setuju kalau zonasi dihapus. Dengan catatan pembangunan harus selesai total. Apakah APBD kita mampu? Kalau tidak, kita komunikasikan dengan perusahaan di Kudus,” tandasnya. (Lingkar Network | Ihza Fajar – Lingkar.news)